PDIP Klaim Menjadi Korban Pemerasan Oknum-oknum Berkuasa

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerangkan, partai politik sebenarnya punya kedaulatan politik menentukan penetapan calon terpilih. Bahkan, DPP PDIP juga sudah mengantongi perintah dari MA untuk menjalankan penunjukan terhadap Harun Masiku mengisi kekosongan kursi (alm) Nazarudin Kiemas.
"Penetapan anggota legislatif terpilih, di mana kursi itu adalah kursi milik partai, maka kami telah menetapkan berdasarkan keputusan MA tersebut bahwa calon terpilih itu adalah Saudara Harus Masiku. Hanya saja ini tidak dijalankan oleh KPU," kata Hasto.
Hasto mengingatkan KPU punya kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan siapa yang bisa duduk sebagai anggota dewan. Namun, Hasto melihat ada saja oknum-oknum yang menggunakan kekuasaan tersebut. Karenanya, Hasto mendorong KPK untuk memproses hal tersebut.
"KPU secara kolektif kolegial sejak awal telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Namun kemudian, ada pihak-pihak tertentu menawarkan upaya-upaya dan itu di luar sepengetahuan partai," kata Hasto. (tan/jpnn)
Perjuangan Honorer K2 Tinggal Selangkah Lagi?
KPU secara kolektif kolegial sejak awal telah mengambil keputusan untuk menolak permohonan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas