PDIP Pastikan Sudah Kantongi Nama Cawapres
Jumat, 09 Januari 2009 – 19:32 WIB

PDIP Pastikan Sudah Kantongi Nama Cawapres
Jadi, lanjut Tjahjo, sangat naif jika Presiden SBY menggunakan krisis minyak dunia sebagai alat untuk membangun citranya.''Kalau memang SBY mau mengatasi masalah rakyat, seharusnya harga BBM dipatok ke harga Rp. 3800 per liternya. Harga itu yang saat ini paling realistis, karena dengan harga itu, Pertamina sudah mengantongi keuntungan sekitar USD 3,2 per barelnya,'' Tjahjo menegaskan.
Menurut Tjahjo, harga BBM jenis premium saat ini masih bisa ditekan di bawah angka Rp3.800 per liter. “Harga Rp3.800 per liter itu karena minyaknya di olah di luar negeri. Kalau diolah di dalam negeri, fraksi kami yakin bisa dibawah Rp3.800 per liter,” imbuh Tjahjo. Cara pemerintah yang menurunkan harga BBM secara bertahap ini, lanjut Tjahjo, tidak berdampak positif. Turunnya harga BBM ternyata tidak mempengaruhi turunnya harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu para pengusaha SPBU menjadi bingung untuk menambah stok, terkait dengan rencana pemerintah menurunkan kembali harga BBM.
“BBM turun, tapi tarif angkutan umum tidak turun. BBM turun, SPBU jelas-jelas keberatan menambah stok. Akibatnya bisa terjadi kelangkaan dan pembeli kesulitan mendapatkan BBM. Jadi, citra apa yang mau diperoleh Presiden SBY dengan cara menurunkan harga BBM?” tandas Tjahjo.
Pada kesempatan terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia Bonni Hargen menilai, Presiden SBY berupaya menggunakan krisis global sebagai tameng untuk menaikkan popularitas dan citranya yang sekarang sedang terpuruk. Bonni Hargens menunjuk cara-cara Presiden SBY memanfaatkan krisis minyak dunia.
“Rencana penurunan harga BBM itu bukan karena kemampuan kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY. Kalau besok harga premium atau solar turun lagi, itu karena memang keniscayaan. Turunnya harga BBM di dalam negeri itu karena turunnya harga minyak dunia di pasaran internasional. Saya pikir pemerintah tidak bisa mengatakan bahwa penurunan harga BBM itu adalah suatu prestasi. Cara-cara seperti itu menunjukkan kreasi politik yang dangkal dan murahan,” tandas penulis buku Trilogi Dosa Politik SBY-JK itu.
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan untuk mengagendakan pembahasan pemilihan Presiden 2009 pada Rapat Kerja Nasional
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026