PDIP: Prinsip Dasar Perppu Ormas Selamatkan Ideologi Negara
Terkait sikap fraksi saat proses pembahasan, Komaruddin menilai pandangan kritis paling ditunjukkan Fraksi Partai Demokrat.
Dia mengatakan, Fraksi Demokrat memberikan catatan sejumlah klausul sepatutnya direvisi.
Namun, sambung Komarudin, Demokrat menyetujui perppu tersebut disahkan terlebih dulu.
"Perpu Pilkada kan juga kami lakukan hal yang sama. Jadi, tidak bisa menyebut ini belum genting dan memaksa. Itu kan pendapat mereka (fraksi yang menolak)," imbuh Komarudin.
Dia menuturkan, PAN yang telah mendeklarasikan sebagai partai pendukung pemerintah justru berseberangan dengan alasan yang tidak masuk di akal.
"Terus terang kecewa dengan sikap PAN. Kan mitra koalisi, tapi kok mengambil sikap ambivalen seperti itu. Kalau tidak mau berkoalisi, gentle, dong. Apalagi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan gencar melakukan sosialisasi empat pilar ke berbagai daerah dengan menggunakan anggaran negara," ujarnya.
Dia menegaskan, Pancasila tidak membutuhkan pidato-pidato penuh bumbu-bumbu mengelabui makna sebenarnya.
“Sekarang jelas sudah pengambilan keputusan tersebut mencerminkan siapa pendukung Pancasila siapa yang tidak," kata Komarudin. (jos/jpnn)
Komaruddin Watubun menyesalkan sikap PAN, PKS, dan Gerindra yang menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor
- PDIP Minta Suara PSI dan Demokrat Dinihilkan Buat Dapil Ini
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Konsolidasikan Kader PDIP, Hasto Singgung Rintangan Pertemuan Megawati-Jokowi
- Megawati Minta Kader PDIP Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat
- Pengamat Nilai PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran