Pelantikan Gubernur Terpilih Maluku Ditunda, Murad: Saya Ikhlas

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Maluku Terpilih, Murad Ismail pasrah dengan ketidakpastian pelantikan tersebut. Dalam percakapan dengan mantan Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina lewat telepon, Selasa (12/3), Murad menegaskan, apapun keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pelantikan, ia tetap menerima dengan lapang dada.

“Sam, apapun keputusan presiden tentang pelantikan, mau tanggal 13, mau minggu depan atau setelah Pileg dan pilpres, kita terima dengan lapang dada dan ikhlas karena itulah keputusan Allah yang terbaik buat kita,” kata Murad yang ditulis ulang oleh Sam di facebooknya, seperti dilansir Ambon Ekspres (Jawa Pos Group), kemarin.

Sam memastikan itu pernyataan resmi dari Murad, mantan Kapolda Maluku dan Kepala Korps Brimob Polri. Oleh karena itu, dia mempersilakan media mengutip status facebooknya. “Silakan,” kata Sam membalas WhatsApp dari Ambon Ekspres.

Sebelumnya, pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 direncanakan pada 11 Maret, akhirnya ditunda. Selanjutnya, sempat beredar informasi pelantikan akan digelar pada 13 Maret, kemarin. Namun hal itu juga kembali ditunda.

BACA JUGA: Inilah Alasan Pemerintah Tunda Pelantikan Gubernur Maluku

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyampaikan penjelasan terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail - Barnabas. Semula, pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin, 11 Maret 2019.
Bahtiar mengatakan, penundaan pelantikan karena saat ini pemerintah konsentrasi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April,” ujar Bahtiar kepada JPNN, Rabu (13/2).

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku akan dilakukan serentak bersamaan dengan pelantikan Gubernur - Wagub Propinsi Maluku Utara dan Lampung. "Pelantikan Gubernur Maluku, Lampung dan Propinsi Maluku Utara setelah Pilpres dan Pileg 17 April 2019," kata Mendagri menjawab wartawan di Jakarta, kemarin