Pembayaran TPP PNS Mulai Ngadat

Memang, katanya, ketika OI dipimpin Plt H Yulizar Dinoto mau diberikan TPP, tapi belum terealisasi hingga masa jabatannya berakhir.
Senada, Ahmad Rifai, Kabag Mutasi dan Penempatan Pegawai Kabupaten Muratara. Menurutnya, pihaknya juga belum berlakukan TPP karena Muratara daerah otonomi baru.
“Pemkab kita lebih fokus pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu,” bebernya.
Kepala DPPKAD PALI, Baharuddin Syaiful mengatakan Pemkab PALI juga belum punya TPP karena daerahnya otonomi baru.
“Tidak sama halnya dengan daerah lain. Namun, untuk tunjangan jabatan sudah ada sejak terbentuknya kabupaten. Kalau itu lancar dibayar,” jelasnya.
Di Banyuasin, TPP hanya ada di dua SKPD yakni DPPKAD dan Badan Perizinan Terpadu Banyuasin. Plt Kabag Humas dan Protokol Banyuasin, Robby Sandes SH menegaskan hanya dua instansi itu.
“Tapi tidak tahu sekarang masih diberikan atau tidak,” ujarnya. Sedangkan SKPD lain, tidak ada sama sekali.
Sekretaris Badan Perizinan Terpadu (BPT) Banyuasin, Octavianus mengatakan kalau di BPT bukan TPP, tapi tunjangan khusus sesuai keputusan Mendagri.
PALEMBANG – Para pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah daerah terdampak pemangkasan maupun penundaan transfer daerah (DAU dan DBH) oleh pusat.
- 2 Tempat Usaha Hiburan Tanpa Izin di Sudirman Disegel, Lihat
- 2 Kapten Infranteri Tangkap Bandar Narkoba di Bima, Kolaborasi dengan Warga
- Ahmad Luthfi Minta Fatayat NU Terlibat dalam Program Kecamatan Berdaya
- Kecelakaan Beruntun Tol Semarang, Truk Tronton Terguling, Sopir Pick-up Luka-luka
- ZCorner Dorong UMKM Halal dan Pemberdayaan Mustahik
- Bandar Narkoba Diringkus Polda Kalteng Dijerat Pasal Pencucian Uang, Terancam Lama di Penjara