Pemda Bandel, Jumlah PNS Harus Dipangkas

JAKARTA - Komisi II DPR mendukung langkah tegas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang mengharuskan pemda menyertakan analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dalam pengajuan formasi kebutuhan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan direkrut tahun ini.

Anggota Komisi II DPR Taufiq Hidayat mengatakan, sebenarnya bukan hal yang sulit bagi pemda untuk membuat anjab dan ABK dimaksud. Politisi dari Partai Golkar itu yakin, sebenarnya semua daerah mampu membuat anjab dan ABK seperti yang dipersyaratkan kemenpan-RB.

"Mampu sih mampu. Pemda sebagai sebuah organisasi, ya sebenarnya mampu. Ini soal kemauan. Mau apa tidak," cetus Taufiq Hidayat kepada koran ini di Jakarta, kemarin (13/2).

Taufiq juga mengapresiasi pernyataan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen-PAN) Eko Prasojo, yang memberikan tenggat hingga Juni 2012 bagi pemda untuk mengajukan formasi kebutuhan CPNS yang disertai anjab dan ABK. Eko juga mengatakan, jika usulan lengkap masuk tapi di atas Juni 2012, maka akan usulan formasi kebutuhan CPNS diplot untuk formasi penerimaan CPNS 2013. Artinya, daerah yang bersangkutan tidak boleh merekrut CPNS pada 2012.