Pemda Diminta Segera Kembangkan Pelatihan Vokasi
Menyoal pendanaan pelatihan, Bambang mengatakan saat ini alokasi anggaran untuk pelatihan kerja masih sangat jauh dibandingkan untuk pendidikan formal.
“Peran anggaran menjadi sangat penting baik anggaran pusat, daerah atau sumber dari swasta. Kami minta kepada para kepala dinas provinsi/kab/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk pelatihan lebih besar lagi,“ kata Dirjen Bambang.
Menyinggung target pemerintah melatih 1,4 juta orang di tahun 2019 7 Dirjen Bambang mengatakan meski tidak mudah menambah instruktur PNS karena beberapa regulasi Kemenpan-RB, Kemnaker akan terus berkordinasi pengembangan instruktur yang berstatus PNS.
“Sesuai dengan kesimpulan Rakornas, sangat tepat jika kita semua dalam melaksanakan pelatihan kerja, mengantisipasi kekurangan instruktur, kita bersinergi dengan pihak ketiga seperti industri,“ tukas Bambang
seraya mengatakan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) BLK diminta segera untuk mengidentifikasi program pelatihan di BLK-BLK sesuai dengan skema yang ada di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diharapkan seluruh UPTD BLK menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK).(jpnn)
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi, dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Pemprov dan 35 Pemda di Jateng Raih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik 2023
- Kemnaker Terus Mendorong Balai Latihan Kerja Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
- KKIN Tingkat Regional Wilayah Barat 1 Resmi Berakhir, Ini Harapan Sekjen Kemnaker
- Mensos Risma Tidak Akan Hadiri Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel
- Jelang Rakor Transmigrasi 2024, Kemendes PDTT Imbau Pemda Tuntaskan RPJMN 2020-2024
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi