Pemda jadi Sapi Perah Capres
Kepala Daerah Punya Kasus Hukum Ditekan
Kamis, 18 Juni 2009 – 14:31 WIB
JAKARTA – Selama ini, yang disinyalir menjadi ladang pengumpulan dana kampanye pilpres hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tampaknya, dana gelap dari BUMN masih dianggap belum cukup. Anggota Komite Kebijakan Publik Kementrian BUMN, Ismed Hasan Putro menyebutkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sasaran.
Proyek-proyek yang dilakukan pemerintah daerah juga diindikasikan kuat menjadi ‘sapi perahan’ untuk pengumpulan dana kampanye pilpres. Menurut Ismed, orang suruhan partai yang punya pengaruh kuat akan mengintip pelaksanaan tender proyek-proyek di lingkungan pemerintah daerah (pemda), termasuk BUMD-nya.
Baca Juga:
Misalnya, kata Ismed, ketika ada proyek pembangunan jalan, maka diminta untuk diserahkan ke kontraktor atau rekanan tertentu yang merupakan orang binaan partai tersebut.
“Modus ini dibarengi dengan tekanan kepada gubernur, bupati, atau walikota agar mau menjadi tim sukses mereka. Kalau tidak mau, kasus hukumnya akan diungkap. Jadi, hukum hingga saat ini masih dijadikan alat politik,” ulas Ketua Masyarakat Profesional Madani itu dalam diskusi bertema ‘ Menelisik Dana Kampanye Pilpres’ di ruang wartawan DPR, Senayan, Kamis (18/9). (sam/JPNN)
JAKARTA – Selama ini, yang disinyalir menjadi ladang pengumpulan dana kampanye pilpres hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tampaknya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ratusan Kader PDIP Semarang Lepas Kirab Obor Abadi Menuju Rakernas Jakarta
- PDIP Melanjutkan Kirab Obor Api Abadi Mrapen, Kali Ini Dilaksanakan di Kota Semarang
- Ngabalin Berkata Begini soal Grace Natalie & Juri Ardiantoro Jadi Stafsus Presiden Jokowi
- Setelah Bertemu Airlangga, Khofifah Bicara Dukungan PPP
- Bursa Pilkada 2024: Raffi Ahmad Berpasangan dengan Ridwan Kamil
- Bambang Pacul Sebut Api Abadi Mrapen akan Membakar Semangat Kader di Rakernas PDIP