Pemekaran Komisi DPR, Usaha KMP Kembangkan Kekuasaan

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang menyatakan rencana pemekaran Komisi di DPR terkesan merupakan cara Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menambah kekuasaan. Menurutnya hal ini bukanlah sesuatu yang baik.
"Ada kesan kalau mereka sekarang memekarkan komisi. Seolah ini upaya KMP menambah kekuasaan sebanyak mungkin di DPR, dan itu tidak baik menurut saya," kata Sebastian di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/10).
Oleh karena itu Sebastian meminta pimpinan DPR tidak membuat keputusan dengan tergesa-gesa terkait wacana pemekaran komisi. "Jadi menurut saya pimpinan DPR diminta tidak tergesa-gesa membuat keputusan," ujarnya.
Sebastian mengungkapkan pemekaran komisi sebetulnya bukan sebuah ide baru. "Ide itu sudah lama sekali tetapi sampai hari ini yang saya tahu DPR tidak pernah membuat studi yang komprehensif dan mendalam tekait alat kelengkapan dewan," tuturnya.
Menurut Sebastian, yang harus menjadi perhatian dan fokus pimpinan DPR adalah mereformasi kelembagaan DPR menjadi supporting team yang betul-betul bisa diandalkan. Sehingga bisa mendukung kinerja DPR lebih baik.
"Ketimbang mereka buru-buru berbicara mengenai pemekaran komisi atau menambah sub komisi, itu adalah pemikiran yang tergesa-gesa menurut saya, tapi bukan tidak boleh," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang menyatakan rencana pemekaran Komisi di DPR terkesan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pakar Hukum: Putusan MA Wajib Dilaksanakan dalam Perkara RSI NTB dengan Kontraktor
- Kapolda Sumbar Perintahkan Usut Tuntas Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang
- Pencari Kerja Padati Job Fair Jakarta 2025, Ada 12 Ribu Lowongan Pekerjaan Tersedia
- Kala Bhikkhu Thudong Singgah di Masjid Agung Semarang: Wujud Persaudaraan Lintas Iman
- Menko Polkam: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme & Ormas Meresahkan
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025