Pemerintah Anggarkan Rp 1 M untuk Revitalisasi Museum

Sementara, Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Wiwin Djuwita Ramelan mengutarakan selama ini masih ditemukan pelestarian cagar budaya berbentuk bangunan keseharian.

Bangunan tersebut masih digunakan yang sesuai fungsi asalnya maupun dimanfaatkan untuk fungsi lain memiliki permasalahan sangat kompleks. Ia mencontohkan dalam bangunan perkantoran.

“Pada satu sisi, pemilik atau pengelola memperlakukan bangunan kantor sebagai aset yang fisiknya harus selalu mengikuti kebutuhan bisnis . Di sisi lain pemerintah memperlakukan bangunan tersebut sebagai aset budaya yang harus dijaga keotentikannya,“ ungkap Wiwin.

Dengan kata lain, Wiwin melanjutkan, peninggalan budaya itu harus dijaga nilai-nilai pentingnya seperti tercermin dari fisik atau arsitekturnya. Perbedaan sudut pandang ini seringkali menimbulkan konflik antara pemilik atau pengguna atau pengelola dengan pemerintah.

“Haruskah kita terus menerus berseberangan tanpa kompromi?” ujar Wiwin.

Wiwin berpendapat Undang Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU-CB) seharusnya dapat menjembatani permasalahan tersebut. 

Dia mencontohkan Pasal 1 menyebutkan bahwa adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Caranya, dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Dalam kaitan itu, lanjut Wiwin, dibutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan yang sifatnya lebih teknis, berupa peraturan menteri.