Pemerintah Belum Bahas Revisi UU yang Amputasi KPK
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah belum memberikan tanggapan secara resmi soal adanya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah belum membahas substansi adanya revisi itu sehingga tidak bisa memberikan tanggapan saat ini.
"Inisiatif sebuah UU itu bisa datang dari pemerintah, bisa dari DPR. Nah kali ini, revisi UU itu datang dari DPR, dan tentunya pemerintah akan mempelajari isi, dan substansi dulu. Jadi kami belum bisa berkomentar," ujar Pramono di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10).
Pemerintah, kata Pramono, menunggu proses selanjutnya dari DPR. Pasalnya, itu masih berproses mulai dari Baleg, Bamus dan kemudian paripurna.
Pramono juga mengaku, belum bisa mengomentari soal usia KPK yang hanya 12 tahun.
"Yang jelas saya tidak mau terpretensi untuk bisa menjawab apa-apa, ini karena sedang kami tunggu substansinya. Jadi kami tunggu dulu," tegas Pramono. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah belum memberikan tanggapan secara resmi soal adanya revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Sekretaris
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini
- Pemprov Jateng Terima 55 Ribu Usulan Program dalam Musrenbang 2024
- Tutup MTQ ke-30 Tingkat Provinsi, Penjabat Gubernur Jateng Tergetkan Raih Lima Besar di Tingkat Nasional
- Ahmad Sahroni Dukung Pembangunan Lapas di Babel Guna Mengatasi Over Kapasitas
- HBP ke-60, Ini Terobosan yang Diinginkan Menkumham
- PKS Ngebet Merapat ke Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah Singgung Gagasan yang Sulit Dikompromikan