Pemerintah Berjuang Katrol Peringkat Kemudahan Berbisnis
jpnn.com, JAKARTA - Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.
Akan ada tim khusus yang bertugas meyakinkan Bank Dunia agar peringkat Indonesia bisa dikatrol dari posisi 91 saat ini.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah menemui tim Bank Dunia pada pertengahan Mei ini.
Pada pertemuan tersebut, tim Bank Dunia juga melakukan verifikasi kepada para responden mereka di Indonesia.
’’Kami memang berhasil naik ranking dan masuk sebagai top reformers. Tapi, masih ada beberapa indikator dalam EoDB (ease of doing business) yang nilainya jauh dari target. Itu yang menjadi fokus kami,’’ kata Darmin di Jakarta, Selasa (9/5).
Bank Dunia mengukur kemudahan berusaha berdasar sepuluh indikator dengan bobot yang sama.
Antara lain, memulai usaha, berurusan dengan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, dan akses kredit.
Ada juga pelaksanaan kontrak, akses terhadap listrik, perdagangan lintas perbatasan, penyelesaian hambatan, serta perlindungan terhadap investor minoritas.
Belum puas dengan peringkat kemudahan berbisnis yang dibuat Bank Dunia, pemerintah akan menemui lembaga keuangan global itu.
- Triwulan I 2024: Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,06 Persen, Jumlah Penduduk Bekerja juga Naik
- Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,7 Persen pada Triwulan I 2024, Lebih Rendah dari Nasional
- Kinerja Bea Cukai Dapat Sorotan Tajam, Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional Buka Suara
- Pilgub DKI: Sri Mulyani, Risma, Andika Perkasa hingga Adi Wijaya Masuk Radar PDIP
- Bertemu Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Memuji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- Optimistis, Sri Mulyani Bilang Begini soal Perekonomian Nasional