Pemerintah Harus Menambah Kekuatan Militer di Perairan Natuna

LaNyalla pun memuji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, mulai dari peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru dengan mengubah nama perairan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, hingga sikap Presiden Joko Widodo yang terjun langsung ke lokasi untuk memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu.

"Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Perairan Natuna termasuk dalam kawasan ZEE Indonesia. Jadi protes Indonesia karena beberapa kali kapal Tiongkok masuk perairan Natuna, termasuk coast guard mereka, memang sudah tepat," tuturnya.

Tidak hanya kapal Tiongkok, mantan Ketum PSSI ini juga menyoroti banyaknya kapal ikan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna. LaNyalla mengatakan, persoalan ini juga harus menjadi perhatian serius.

"Banyaknya kapal ikan Vietnam yang sering masuk ke wilayah kita juga tidak bisa didiamkan. Memang kita melalui Kementerian Luar Negeri sering mengirimkan nota protes, tapi persoalan pencurian ikan selalu terjadi," kata lulusan Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Oleh karenanya, LaNyalla menilai pemerintah juga harus menambah kekuatan militer di kawasan Natuna.

"Supaya berkesinambungan, perlu ada tim khusus dalam penanganan permasalahan di Perairan Natuna, supaya kementerian atau instansi tidak berjalan sendiri-sendiri. Tim ini bisa gabungan dari Kementerian Luar Negeri, TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla sebagai coast guard kita, Polri, termasuk kementerian dan instansi terkait lainnya," papar LaNyalla.

Presiden disebut bisa menunjuk satu kementerian koordinator terkait untuk menjadi pimpinan tim ini. Diharapkan, tim terpadu bisa menyelesaikan berbagai persoalan di Laut Natuna secara komprehensif, selain jalur diplomasi dan pertahanan seperti yang selama ini telah dilakukan. (ikl/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: