Pemerintah Ingin Istimewakan TKI, Begini Caranya

jpnn.com - SURABAYA - Pemerintah kini terus berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada para TKI. Hari ini, (7/5), Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu  Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA-P2TKI) di Surabaya, Kamis (7 Mei 2015). 

Dengan diresmikan lembaga tersebut, TKI diyakini makin memperoleh keistimewaan dan kemudahan. “Dengan adanya lembaga itu maka proses perizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat, dan murah. Bahkan bisa lebih melindungi mereka (TKI),” kata Nusron Wahid dalam sambutannya.

Nusron mengatakan, dengan LPTSA proses perizinan semakin ringkas karena semua berlangsung dalam satu sistem yang terpadu. Di mana pada bagian akhir ada unit yang mengawasi dan mengotensifikasi dokumen. Unit tersebut, kata Nusron, bisa mendeteksi penyebab kelambatan proses serta keaslian dokumen yang diajukan TKI.

"Dengan begitu, maka tak akan terjadi lagi TKI memperoleh paspor di Riau, KTP Jawa Timur padahal asalnya dari NTB," ujarnya.

Ini semua, kata Nusron, membuktikan realisasi tekad pemerintah untuk hadir dalam mengatasi problem yang dihadapi para calon TKI maupun TKI. "Pemerintah akan  terus memberi perlindungan, kemudahan proses dan keistimewaan kepada mereka," ujar Nusron.

Politikus Golkar ini juga mengungkapkan bahwa investor asing dan TKI sama-sama menghasilkan devisa. 

Namun selama ini investor asing lebih  banyak memperoleh keistimewaan fasilitas dan peraturan dibanding yang diperoleh TKI. Karenanya, pemerintah akan mengubah ketidakseimbangan itu, dengan menciptakan berbagai  hal agar menjadikan TKI memperoleh fasilitas atau kemudahan yang lebih banyak.

"Dengan sekalian kemudahan itu maka  yang memperoleh manfaat bukan hanya TKI dan keluarganya tetapi  juga negara," tukasnya.
 
Dia lalu mencontohkan, Philipina memperoleh  kiriman devisa sedikitnya USD 26 juta setahun berkat berbagai  pembenahan.  Adapun total  devisa yang dikirim TKI sekitar USD 8 juta pertahun.