Pemerintah Mau Hapus Listrik 900-2.200 VA, Fadli Zon: Jahat
“Begitu pula dengan menteri ESDM dan menteri BUMN, seharusnya mereka bisa menjadi pengawas dan pemandu PLN, bukannya malah melegitimasi rencana destruktif itu,” paparnya.
Menurut Fadli, utang PLN yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga tahun ke depan mencapai Rp 186,09 triliun. Padahal, PLN saat ini sedang dibebani oleh penugasan berbagai proyek oleh pemerintah sehingga secara keuangan kewalahan.
Karena itu Fadli meminta pemerintah tak membebani PLN dengan penugasan yang berefek ke masyarakat. Bahkan, Fadli meminta pemerintah mengevaluasi kembali proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt karena saat ini masih surplus listrik.
Merujuk pada angka yang disusun PLN, Fadli mengatakan bahwa proyeksi kebutuhan listrik pada 2019 angka beban puncaknya hanya mencapai 59.863 MW. Karena itu jika proyek 35 ribu MW ini selesai, kapasitas terpasang mencapai 88.585 MW.
“Artinya, ada sekitar 40 persen kapasitas yang menganggur. Jadi, proyek-proyek yang kini sedang membebani keuangan PLN dan sedang coba untuk dilemparkan ke pundak konsumen seharusnya bisa dievaluasi agar tak membebani rakyat,” tegasnya.(ara/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon bereaksi keras atas rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik 900 VA hingga 2.200 VA menjadi 4.400 VA dan 13.200 VA.
Redaktur & Reporter : Antoni
- Ketua Dewan Pembina Jadi Presiden RI, HKTI Optimistis Petani Jadi Lebih Sejahtera
- Lewat Carbon Trading, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target Kontribusi Nasional
- Erick Thohir Tegaskan Arahan Kepada BUMN Beli Dolar AS Sesuai Kebutuhan, Bukan Memborong!
- PLN IP: PLTU Bengkayang Andal & Prima Dalam Memasok Listrik
- Libur Lebaran, Pembangkit Listrik EBT Milik PLN IP Dipastikan Andal
- PLN Siagakan Dua Lapis Pasokan Listrik di Masjid Raya Hasyim Asy'ari Saat Salat Idulfitri