Pemerintah Tambah Jumlah Transfer Dana ke Daerah
Selasa, 17 Agustus 2010 – 01:10 WIB
Namun demikian dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie itu SBY juga mengingatkan, agar DAU ini dapat benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Terutama untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan perbaikan kesejahteraan rakyat," pintanya.
Baca Juga:
SBY juga menyebutkan, kenaikan dana perimbangan juga berasal dari DAK. Dalam RAPBN 2011, sebutnya, DAK direncanakan mencapai Rp25,2 triliun, atau naik Rp4,1 triliun (sekitar 19,4 persen) dibanding APBN-P 2010. Peningkatan anggaran DAK ini disebabkan oleh adanya penambahan lima bidang baru yaitu bidang transportasi pedesaan, bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, bidang listrik perdesaan, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang keselamatan transportasi darat.
"Selain itu, pengalokasian DAK dalam RAPBN 2011 juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, dengan tetap memperhatikan daerah tertinggal, wilayah perdesaan, dan wilayah perbatasan dengan negara lain sebagai penerima alokasi DAK. Dengan cara itu, diharapkan kita mampu memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah, untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah," sebut SBY.
Maish terkait transfer dana ke daerah, pada bagian lain pidatonya SBY mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN 2011 mendatang direncanakan sebesar Rp82,0 triliun yang terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp40,5 triliun dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp41,5 triliun. Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), imbuh SBY, maka mulai tahun 2011 mendatang DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dialihkan menjadi Pajak Daerah. (ara/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah mengusulkan kenaikan dana transfer ke daerah baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BAZNAS Tanggap Bencana Merespons Cepat Musibah Banjir dan Longsor di Sulsel
- KPK Bongkar Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di Kasus Korupsi Insentif Pajak, Oalah
- Kemendikbudristek Dukung Penuh Film Biopik Ki Hadjar Dewantara
- Ahmad Muhdlor Ali Ditahan KPK, Subandi Jabat Plt Bupati Sidoarjo
- Pemprov Jateng Dapat Kuota 265 CPNS dan 4.181 PPPK 2024
- Honorer Tendik Tagih Janji Menteri Anas, Yang Tercecer Didata Kembali, Kapan?