Pemerintah Tawarkan Hak Istimewa untuk Sultan Jogja

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengungkapkan, sebenarnya usulan pemerintah akan ditawarkan ke DPR di hari-hari pada pekan ini. “Saya sudah siap berkomunikasi dengan DPR soal draf ini, tapi kegiatan di DPR cukup tinggi. Insya allah Senin (28/9) pekan depan,” ucapnya.

Diakuinya, jika RUUK Jogja ini sampai tidak selesai pada masa sidang DPR perode saat ini, maka akan sangat sulit merampungkannya pada DPR periode 2009-2014. Alasan Mardiyanto, penundaan RUUK Jogja justru akan menimbulkan ketidakpastian. “Kalau racangan ini tidak kita selesaikan tahun ini, tidak bisa kita carry over (bawa) tahun depan. Nanti dari awal lagi. Ini satu hal yang memberikan ketidakpastian politik di DIY. Dan juga memberikan kelelahan psikopolitik yang tinggi di sisi pemerintah, masyarakat, dan DPR,” ulasnya.

Karenanya Mardiyanto menginginkan agar RUUK Jogja bisa segera dituntaskan.  Hanya saja dari 10 fraksi di DPR, baru Fraksi Demokrat yang setuju formulasi pemerintah, sedangkan 9 fraksi lainnya menolak. “Komposisi ini tidak bisa dipaksakan. Resistensi politik dan daerah tentu terjadi,” katanya.

Meski demikian Mardiyanto akan berusaha meyakinkan DPR agar RUUK Jogja bisa segera disahkan. “Pertemuan konsultasi besok bukan pertemuan fraksi, tapi komisi. Yang penting UU ini jadi dulu. Kalau tidak pas, ada kesempatan judicial review,” tukasnya.(ara/JPNN)