Pemerintah Tolak Dana Aspirasi agar Tak Ganggu Keinginan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi. Menurutnya, dana itu juga belum dibahas secara matang untuk dimasukkan dalam RAPBN 2016.
"Pemerintah kan tidak setuju, presiden (Joko Widodo, red) juga tidak setuju," ujar Andrinof di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).
Andrinof menegaskan, dana aspirasi tidak sesuai dengan perencanaan keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Karena itu, lanjutnya, DPR diharapkan bisa memahami penolakan pemerintah.
Andrinof bahkan khawatir dana aspirasi akan menganggu visi dan misi pemerintahan saat ini. "Kalau pakai konsep dana aspirasi itu bisa bertabrakan dengan visi dan misi presiden," imbuhnya.
Meski demikian, kata Andrinof, usulan DPR itu akan tetap dibahas dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah dalam waktu dekat akan menyampaikan penolakan secara resmi atas usulan DPR tentang dana aspirasi.(flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinov Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menyetujui keputusan DPR tentang Usulan Program Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025
- B2W Capai 80 Persen Target Kuartal I 2025, Siapkan Revitalisasi 15 Korwil se-Indonesia
- Hasan Nasbi Mengaku Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Mensesneg, dan Teddy Sangat Baik
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU