Pemerintah Tuding Parpol Recoki Birokrasi di Daerah
Senin, 14 Mei 2012 – 16:51 WIB

Pemerintah Tuding Parpol Recoki Birokrasi di Daerah
JAKARTA - Peranan partai politik dalam sistem birokrasi di Indonesia terutama daerah sangat kuat. Saking kuatnya, pengangkatan jabatan di birokrasi pun ditentukan parpol.
"Birokrasi selalu menjadi "ATM" bagi parpol. Kepala daerah bisa semaunya menjalankan pemerintahan sesuai arah dan kebijakan parpol," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo di Jakarta, Senin (14/5).
Besarnya campur-tangan parpol dalam pemerintahan di daerah, menurut Eko, menjadi salah satu faktor semakin buruknya sistem birokrasi. Penentuan jabatan pun ditentukan berdasarkan suka dan tidak suka (like and dislike). Alhasil, PNS yang paling dirugikan karena harus bersikap 'asal bapak senang'.
"Siapa yang dekat kepala daerah (parpol), itu yang mendapat promosi duluan. Sebaliknya, yang tidak dekat meski mampu dan punya kompetensi justru dinon-jobkan," ujarnya.
JAKARTA - Peranan partai politik dalam sistem birokrasi di Indonesia terutama daerah sangat kuat. Saking kuatnya, pengangkatan jabatan di birokrasi
BERITA TERKAIT
- Seleksi PPPK Tahap 2 Berlangsung hingga 30 Mei 2025, BKN Beri Info Skor CAT
- Lewat Operasi Gurita, Bea Cukai Tegal Gagalkan Peredaran 1,3 Juta Batang Rokok Ilegal
- Human Initiative Gelar Flash Sale Kurban untuk Bantu Masyarakat Pelosok Negeri
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi