Pemprov DKI Belum Bisa Putuskan UMP DKI
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat tertutup bersama pihak terkait membahas wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Dalam pertemuan tersebut, dibeberkan data berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota.
Hasilnya, meski tak menyebutkan angka, Sandi mengaku UMP saat ini masih mencukupi pekerja untuk hidup layak.
"Cukup mengejutkan. Saya enggak bicara nilai (KHL) tapi ada di bawah ekspektasi semua pihak, ya. Di bawah UMP tahun lalu atau tahun ini," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Pembahasan wacana kenaikan UMP ini merupakan desakan sejumlah serikat pekerja.
Mereka menilai UMP sebesar Rp 3.350.000 tidak mencukupi pekerja untuk hidup layak.
Namun, kata Sandi, permintaan tersebut mesti dikaji berdasarkan daya beli dan usaha masyarakat saat ini.
"Jadi kami perlu pastikan pendekatan UMP ini bisa kondusif terhadap dunia usaha dan jangan sampai ada dampak PHK. Karena yang terjadi di lapangan adalah kegiatan ekonomi melandai," jelas dia.
Pembahasan wacana kenaikan UMP ini adalah desakan sejumlah serikat pekerja
- Apresiasi Festival Semarapura, Menparekraf Ajak Turis Jadi Rojali
- Sandiaga Uno Ingin Labuan Bajo Menjadi Green Tourism Destination
- Gandeng Kemenparekraf, Mudik Bareng MS GLOW 2024 Berangkatkan 500 Pemudik
- Sandi Ajak Masyarakat Dukung Perfilman Nasional
- Berbeda dengan Sandi Uno, Elite Sebut PPP Masih Fokus Kawal Pemilu
- Bang Sandi Blak-blakan Ungkap Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket