Penanggulangan Terorisme Demi Keutuhan NKRI

Penanggulangan Terorisme Demi Keutuhan NKRI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di hadapan awak media massa usai menutup Rapim TNI Tahun 2018 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bahwa Tugas Pokok TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang didalamnya tertera berperan dalam penanggulangan aksi terorisme. Terkait hal itu, TNI memiliki kemampuan matra Darat, Laut dan Udara yang kesemuanya demi menjaga keutuhan NKRI.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai menutup Rapim TNI Tahun 2018 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).

Menurut Panglima TNI, dalam pembahasan RUU yang berjudul pemberantasan tindak pidana terorisme diubah menjadi penanggulangan aksi terorisme dengan memasukkan satu pasal untuk mewadahi kepentingan tugas dan peran TNI.

“Saya jelaskan, itu bersifat permohonan dari TNI, supaya bisa masuk dalam pembahasan RUU sehingga kemampuan TNI dapat diwadahi dalam penanggulangan terorisme,” jelasnya.

Di sisi lain, Marsekal Hadi mengatakan TNI beserta jajaran harus mengamankan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 sehingga tercapai Pilkada dan Pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

“Pada tahun yang sama TNI juga mengamankan Asia Games dan KTT IMF World Bank yang akan dilaksanakan di Bali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan Rapim TNI Tahun 2018 dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2017 serta proyeksi program kerja tahun 2018. Tahun-tahun sebelumnya, TNI membentuk satgas-satgas untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Opspamtas) dan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Opsrahwan), namun pada tahun 2018 ini ditambah satu Satgas lagi yaitu, Satgas Kesehatan TNI.

“Satgas Kesehatan TNI ini dioperasikan di wilayah-wilayah krisis kesehatan, terpencil, terisolasi atau ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, saat ini diprioritaskan di Papua,” katanya seperti siaran pers Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI memerintahkan kepada Komandan Satuan agar terus melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan terjadinya kemungkinan adanya wabah penyakit di wilayah tersebut.

Marsekal Hadi mengatakan TNI beserta jajaran harus mengamankan Pilkada 2018 dan Pilpres dan Pileg 2019 sehingga tercapai Pilkada dan Pemilu Luber dan Jurdil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News