Pendapatan Pajak Tembus Rp 1000 Triliun, Menkeu Bambang Dipuji Misbakhun

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membukukan rekor di tengah lesunya perekonomian global yang berimbas ke domestik. Sebab, penerimaan negara dari pajak untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menembus angka Rp 1000 triliun.
Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Keuangan, hingga 25 Desember lalu penerimaan dari pajak melampaui penerimaan pajak tahun 2014 yang mencapai Rp982 triliun. “Penerimaan pajak ini pertama kali bagi Indonesia mampu tembus Rp 1.000 triliun," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.
Capaian yang ditorehkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu dianggap sebagai catatan luar biasa. Menurut anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun, target pajak yang dipatok dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294 triliun memang merupakan anomali karena dianggap terlalu tinggi.
Namun, kata politikus Golkar itu, yang jadi persoalan justru situasi perekonomian yang berat. Karenanya, capaian DJP yang mampu mencatatkan penerimaan pajak hingga Rp 1000 triliun itu merupakan prestasi tersendiri. “Ini luar biasa!” katanya.
Sekretaris Panitia Kerja Penerimaan Negara Komisi XI DPR, M Misbakhun.
Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara Komisi XI DPR itu menambahkan, angka terakhir menunjukkan penerimaan pajak hingga 25 Desember lalu sudah mencapai Rp 1.084 triliun. Ia meyakini angka itu masih akan bertambah seiring upaya-upaya Kemenkeu dalam mendongkrak penerimaan pajak.
“Masih ada sisa beberapa hari lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015. Jadi langkah-langkah Pak Bambang (Menkeu Bambang Brodjonegoro, red) sudah dalam jalur yang tepat,” pungkas Misbakhun.(ara/JPG/JPNN)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membukukan rekor di tengah lesunya perekonomian global yang berimbas ke domestik.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026