Penegakan Hukum Harus Cepat, Akuntabel dan Transparan

“Aparat penegak hukum di lingkungan TNI harus sinergi dan memahami betul tugas dan tanggung jawab serta memperhatikan aspek kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer,” ujarnya.
Menurut Marsekal Hadi, peran Perwira Hukum sangat penting sehingga harus mengerti dan paham tentang operasi TNI.
“Penerapan dan antisipasi aturan hukum yang tepat dalam operasi TNI, tidak saja menjadikan pasal-pasal hukum sebagai perisai, tetapi sekaligus sebagai peluru atau pedang untuk mengalahkan lawan yang membahayakan keamanan nasional,” tegasnya.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menekankan kepada seluruh komuniti Perwira Hukum TNI agar meningkatkan kemampuan, kapasitas dan perluas wawasan.
“Jadilah Perwira TNI yang mumpuni, sehingga mampu berbicara di forum-forum TNI, forum nasional, dan bahkan internasional,” pungkasnya seperti siaran pers Plh. Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Inf Drs. Abidin Tobba.(fri/jpnn)
Dalam rangka mendukung tugas pokok TNI serta untuk mewujudkan jati diri TNI yang profesional, maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara cepat, akuntabel dan transparan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Menhan Sjafrie Mengusulkan Tunjangan Operasi Prajurit TNI Naik 75 Persen
- Soal Keluhan AS Terhadap Barang Bajakan di Mangga Dua, Kemendag Bilang Begini
- Prajurit Aktif Gugat UU TNI ke MK, Imparsial: Upaya Menerobos Demokrasi
- Mayor Hery Ismoyo & Wahyu Millian Resmi Jadi Komandan Batalyon Kopassus
- Mabes TNI Tuding KKB yang Bantai Pendulang Emas Lakukan Propaganda
- Panglima TNI Jenderal Agus Minta Prajuritnya Lanjutkan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara