Pengacara SP-JICT Optimistis Lino Tak Akan Lolos dari Jerat KPK

jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum Serikat Pekerja Jakarta International Containet Terminal (SP-JICT), Malik Bawazier memuji keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010. Sebab, keputusan KPK itu sekaligus membuktikan bahwa upaya SP-JICT membongkar dugaan korupsi di Pelindo II bukan langkah sia-sia.
Malik mengatakan, pimpinan KPK beserta satuan tugas (satgas) yang menangani dugaan korupsi di Pelindo II telah bekerja keras untuk mengungkap penyelewengan di BUMN pengelola pelabuhan itu. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tinginya kepada seluruh pimpinan KPK beserta tim penyidik yang telah bekerja keras membongkar korupsi di tubuh Pelindo II,” ujarnya melalui layanan pesan singkat, Sabtu (19/12).
Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah KPK itu juga melengkapi upaya Bareskrim Polri yang sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. Dalam kasus mobile crane, Bareskrim telah menjerat Direktur Teknik dan Operasional Pelindo II, Feriyaldi Nurlan sebagai tersangkanya.
Malik meyakini keputusan KPK ataupun Bareskrim Polri menyidik kasus korupsi di Pelindo II bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. “Penyidik KPK dan Bareskrim Polri telah bertindak profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Meski demikian Malik juga mengharapkan penyidik KPK ataupun Bareskrim bertindak lebih tegas dan cekatan. Terutama untuk mengembangkan penyidikan guna menyeret siapapun yang terlibat korupsi di Pelindo II.
Yang tak kalah penting, kata Malik, upaya SP-JICT untuk mendorong terciptanya tata kelola BUMN yang baik dan bersih mulai menunjukkan jalan terang. Sebab, katanya, SP-JICT selalu berupaya memajukan dan menjaga aset nasional. “Ini semua demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.(ara/JPG/JPNN)
JAKARTA - Kuasa hukum Serikat Pekerja Jakarta International Containet Terminal (SP-JICT), Malik Bawazier memuji keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan