JPNN.com 
Pengadilan Menyatakan Larangan Berhijab di Sekolah Tak Langgar Hukum
Menjelang putusan pengadilan pemerintah Karnataka menutup sekolah dan kampus, serta membatasi kerumunan orang di sejumlah tempat untuk mencegah keributan.
Karnataka merupakan satu-satunya negara bagian di selatan yang dikuasai partai nasional Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
Negara bagian tersebut akan menggelar pemilihan majelis negara bagian tahun depan.
Para pelajar yang menggugat larangan itu mengatakan di pengadilan bahwa pemakaian hijab adalah hak dasar yang dijamin konstitusi India dan merupakan praktik penting dalam Islam.
Abdul Majeed, ketua Partai Sosial Demokratik Karnataka mengatakan dirinya akan berbicara dengan para penggugat dan orang tua mereka untuk membantu mengajukan banding di Mahkamah Agung,jika mereka menginginkannya.
"Putusan pengadilan tinggi melanggar hak individu, hak dasar, dan hak beragama," kata dia.
"Perempuan muslim telah memakai hijab selama ratusan tahun."
Larangan hijab di Karnataka itu juga mengundang kritik dari Amerika Serikat dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pengadilan memutuskan pelarangan menggunakan hijab di sekolah tidak melanggar hukum, begini alasannya.
- Eks Karyawan PT Indah Cakra Cemerlang Minta Hak Mereka Dipenuhi
- Sidang Kasus Tugboat Paiton Terbakar, Dua Terduga Pelaku Tidak Hadir
- Kasus Korupsi di Kementan, SYL Bakal Jalani Persidangan
- Pengadilan Bebaskan Eddy Hiariej dari Tersangka, KPK: Masuk Akal atau Masuk Angin
- PN Jaksel Gelar Sidang Sengketa Lahan di Pasar Minggu
- Selalu Mangkir di KPK, Thio Ida Kini Dipanggil di Persidangan Rafael Alun
