Pengamat: Penting KIB Membangun Koalisi Besar untuk Stabilitas Pemerintahan

Pengamat: Penting KIB Membangun Koalisi Besar untuk Stabilitas Pemerintahan
Pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Foto: Dok. KIB

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan.

PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Partai Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai koalisi gemuk yang diinginkan KIB adalah suatu hal yang wajar mengingat KIB butuh masih dukungan dari partai lain.

“Saya melihatnya jika KIB ingin memperbanyak atau menambah koalisi dari partai-partai politik yang lain, maka itu hal yang wajar. Sebab bagaimanapun KIB itu butuh dukungan dari partai-partai lain,” kata Ujang di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Menurut Ujang, koalisi besar mempunyai kelebihan dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024.

Selain menguntungkan untuk tujuan pemenangan pasangan Capres - Cawapres, koalisi besar juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan ketika kelak koalisi berhasil menang.

“Jika nanti bertarung di Pilpres 2024 dan kemudian menang, artinya dibutukan koalisi besar. Butuh pengamanan dari partai-partai koalisi yang ada dalam konteks di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi, dalam hal ini koalisi akan diusahakan sebesar mungkin, segemuk mungkin. Sebisa mungkin yang dilakukan KIB,” ujar Kang Ujang sapaannya.

Oleh sebab itu, Ujang melihat KIB akan menyambut baik partai yang ingin bergabung dengan koalisi yang mengusung visi PATEN itu.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News