Pengangkatan Guru Lulus PG Jadi PPPK Jangan sampai Molor ke 2023, Keburu Pensiun

Pengangkatan Guru Lulus PG Jadi PPPK Jangan sampai Molor ke 2023, Keburu Pensiun
Dendi Nurwega dan kawan-kawan seusai penandatanganan perjanjian kerja sebagai PPPK di KCD Wilayah XII Tasikmalaya. Foto: Dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pentolan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Dendi Nurwega mendesak pemerintah meningkatkan kuota dan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Dendi, hal itu perlu dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi 193.954 guru lulus PG 2021.

Guru PPKN SMAN 22 Garut yang lulus PPPK di SMAN 1 Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, itu menilai terkatung-katungnya nasib 193.954 peserta lulus PG karena kebijakan yang tidak matang. 

Seharusnya, lanjut Dendi, para pembuat kebijakan sebelum mengeluarkan aturan memikirkan lebih matang, supaya tidak terjadi kekisruhan yang akhirnya menimbulkan pikiran di kalangan bawah bahwa pemerintah tidak konsisten.

"Seleksi PPPK 2021 aturannya berubah-ubah bikin guru honorer stres. Yang sudah lulus PG nasibnya juga belum tentu aman semuanya tahun ini," kata pria yang akrab disapa Pak Wega itu kepada JPNN.com, Sabtu (16/7).

Dia juga menyoroti belum ada kejelasan formasi, apalagi untuk di-SK-kan bagi guru lulus PG. 

Selain itu, jadwal pengangkatan PPPK 2022 untuk guru lulus PG diprediksi molor.

Melihat kondisi guru lulus PG yang tertekan batin, Wega berharap Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan pemerintah daerah (pemda) menyelamatkan mereka. Dia mengatakan biarkan para guru itu mengajar dengan tenang tanpa memikirkan status lagi.

"Kemendikbudristek dan pemda harus terus memperjuangkan seluruh guru honorer yang sudah lulus PG maupun yang belum PG menjadi guru PPPK," katanya. 

Pengangkatan guru lulus PG jadi PPPK jangan sampai molor ke 2023 karena para guru keburu pensiun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News