Pengusaha-Buruh Dukung JK
Revisi UU Ketenagakerjaan
Minggu, 28 Juni 2009 – 22:23 WIB
Dita juga menegaskan usulan JK yang menginginkan pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan yang menyewakan tenaga outsourcing itu, patut didukung.Hingga para pekerja tersebut memperoleh hak-hak normatif yang benar. Buruh juga menginginkan adanya ketegasan sanksi yang tak hanya kepada pekerja, tapi juga kepada pengusaha dan aparat pemerintah. Selama ini sanksi untuk pengusaha yang tak taat aturan main dan merugikan buruh hanyalah sanksi administratif. Sementara sanksi untuk buruh yang melakukan kesalahan justru berat.
Baca Juga:
Terpisah, Sofjan Wanandi sepakat pesangon diperkecil, karena terlalu berat. Upah minimum pun menurutnya, sebaiknya ditentukan oleh perusahaan masing-masing, bukan oleh gubernur. Saat ini, dengan UU Ketenagakerjaan yang belum direvisi, yang menguat di Indonesia adalah capital intensive di perkebunan dan pertambangan. Sementara itu labour intensive justru dalam bentuk outsourcing atau tenaga kontrak. Sofjan Pun memastikan pengusaha dan pekerja solid mendukung
JK.
Gagasan JK terkait persoalan ini akan diwujudkan dengan mesinkronkan UU Ketenagakerjaan dengan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan UU nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Beberapa hal dalam undang-undang itu ditegaskan JK tidak berpihak pada pengusaha maupun buruh. Salah satunya, merevisi ketentuan tentang pesangon dengan memperkecil jumlahnya. Alasannya, banyak pengusaha yang menerapkan sistem outsourcing karena takut memberikan pesangon dalam jumlah besar. (ysd/JPNN)
JAKARTA--Keinginan Jusuf Kalla segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait pesangon dan outsourcing,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kuasa Hukum Golkar Minta MK Kabulkan PHPU Dapil Papua
- Kejaksaan Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024
- Terinspirasi Tri Sakti Bung Karno, M2 Siap Maju Pilkada Kota Bekasi
- Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Berpesan Begini
- Mahfud Khawatir Negara Rusak Jika Jumlah Menteri Terus Bertambah
- Pendaftaran Balon Wali Kota Pekalongan Sudah Dibuka