Pensiun Dini untuk Singkirkan PNS tak Produktif

Sedang terkait beban negara, Eko menyebutkan, belanja pegawai tahun 2010 adalah Rp 161,7 trilyun, berdasar data Badan Kebijakan Fiskal. Rinciannya, terdiri dari gaji Rp74,6 triliun, honor Rp34,3 triliun, dan pensiunan Rp 32,8 triliun. Tahun 2011 belanja pegawai naik menjadi Rp180,6 triliun. Menurut Eko, angka ini masih cukup rasional dibandingkan dengan total APBN.

"Hanya saja jumlah tersebut tampaknya tidak diimbangi dengan kenaikan kinerja yang baik. Tentu saja dengan kerusakan birokrasi, banyak juga anggaran pembangunan yang pada akhirnya menguap dengan berbagai macam bentuk honor dan lain-lain," paparnya.

Dia mengusulkan agar ke depan dibuat sistem penggajian PNS berbasis kinerja. "Satu mangkok gaji untuk semua penerimaan. Jangan sampai jumlah honor dan tunjangan yang diterima melebihi besarnya gaji. Hal mana yang saat ini terjadi di Indonesia," ucapnya.

Dia mengatakan, memang masih banyak sekali yang harus dibenahi dalam sistem kepegawaian di negeri ini. Mulai dari rekrutment, rasio, penilaian kinerja, promosi jabatan, displin, pensiun,  hingga relasi antara politik dengan PNS. Menurutnya, saat ini semua manejemen PNS di Indonesia dilakukan sekadarnya saja, sehingga PNS tidak memiliki kinerja yang baik. "UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini dibahas di DPR akan memperbaiki manajemen tersebut," pungkasnya. (sam/jpnn)