JPNN.com 
Peraturan MK Dinilai Kontra UU Pilkada
Senin, 18 Januari 2016 – 20:17 WIB
Praktisi Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Benteng Harapan, Ardy Susanto. FOTO: DOK.PRI for JPNN.com
“Saya berjanji akan segera memanggil MK untuk rapat (Rapat Dengar Pendapat/RDP, red) bersama Komisi II DPR agar persepsi soal ini menjadi sama. Tapi khusus terkait kesimpangsiuran PMK Nomor 5 Tahun 2015 ini harus segera diselesaikan,” tegas Riza Patria.(fri/jpnn)
JAKARTA – Sejumlah kalangan mempertanyakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia
- Ingin Kunjungi Arab Saudi, Prabowo Berencana Bangun Perkampungan Haji Indonesia
- Wamen LH Puji Aksi Nyata Agung Sedayu & WBI Lestarikan Lingkungan Pesisir
- Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu
