Perbuatan Amin Santono Tak Menggerus Elektabilitas Demokrat
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat telah memecat kadernya yakni Anggota Komisi XI DPR yang menjadi tersangka suap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018 Amin Santono.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya langsung memecat AS dengan tidak hormat, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status yang bersangkutan, Sabtu (5/5) malam.
Pemecatan dilakukan karena Amin dianggap telah melanggar etik dan pakta integritas partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Ferdinand mengatakan etik dan pakta integritas mewajibkan kader partainya menjauhi korupsi dan menjaga martabat partai.
"Sehingga AS diberhentikan sesaat setelah diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK," kata Ferdinand menjawab JPNN, Minggu (6/5).
Ferdinand meyakini perbuatan Amin, yang merupakan politikus asal Kuningan, Jawa Barat, itu tidak akan menggerus suara partai. "Karena kami tidak memberikan ampun sama sekali. Dipecat, dilepaskan dari semua posisinya di partai dan di DPR," ujarnya.
Dia mengatakan ini adalah bentuk komitmen Partai Demokrat memberantas korupsi dan mendukung KPK. “Kami bersyukur partai ini semakin bersih dari pelaku-pelaku korup," kata Ferdinand.
Dengan komitmen tersebut, Ferdinand yakin Partai Demokrat akan tetap berkibar ke depan. "Kami juga tidak seperti partai lain yang justru melindungi kadernya yang korupsi," ungkap Ferdinand.
Seperti diketahui, KPK, Sabtu (5/5), menetapkan Amin dan tiga orang lainnya sebagai tersangka yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (4/5).
Partai Demokrat telah memecat kadernya yakni Anggota Komisi XI DPR yang menjadi tersangka suap RAPBN-P 2018 Amin Santono.
- Mantan Kades di Simalungun Ini Sudah Ditangkap Polisi, Begini Kasusnya
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- KPK Setor Rp2,1 Miliar Uang Pengganti dari eks Petinggi Amarta Karya ke Negara
- Ini Status Hukum Sandra Dewi dalam Kasus Harvey Moeis, Oh Ternyata
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan