Percuma Banggar Bubar jika Tetap Transaksional

JAKARTA -- Koalisi Anti Mafia Anggaran, tidak mendorong pembubaran Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, koalisi mendesak proses pembahasan anggaran yang transparan.

"Sama saja bohong kalau kemudian Banggar dibubarkan, namun rapat-rapat pembahasan anggaran di komisi berlangsung tertutup, karena potensi penyelewenangan tanpa sadar tetap terpelihara," kata Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi dan Kebijakan Hukum, Ronald Rofiandri, di Jakarta, Kamis (25/8).

Ia mengatakan, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) biasanya disampaikan secara tertulis kepada Banggar untuk disinkronisasi.

Kemudian, hasil dari rapat ini adalah detail anggaran  sebagai hasil kompromi antara Komisi dengan beberapa kementerian. "Sehingga hasilnya lebih mudah untuk "sinkronisasi" dengan Banggar," katanya.

Pada dua proses tersebut, lanjut Ronald, biasanya ada dua modus transaksional. Pertama, tawaran mempercepat proses pengisian daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga. "Jika keduanya masih muncul, katakanlah kemudian berpindah dari Banggar ke komisi karena Banggar dibubarkan, maka persoalan sebenarnya jadi tak tuntas juga. Sifatnya lebih kepada memindahkan dari Banggar ke komisi," katanya.