Perda Tak Jelas, Retribusi Jadi Pungli

AMURANG - Ketidakjelasan DPRD Minsel menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi jasa usaha dan retribusi umum, dimanfaatkan beberapa SKPD. Beberapa pajak daerah yang belum diperdakan ternyata masih ditagih retribusinya. Padahal secara hukum retribusi itu sah jika sudah diperdakan sesuai dengan UU No 28/2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa retribusi yang tidak memiliki dasar hukum namun masih diberlakukan adalah retribusi parkir, retribusi pasar dan retribusi angkutan barang  oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Pungutan tersebut kini ditengara menjadi pungutan liar (Pungli). Ini dibenarkan, Ketua Pansus Retribusi Jasa Usaha dan  retribusi umum, Steven Lumowa. "Karena Perda untuk mengatur retribusi belum rampung, maka retribusi tersebut sampai saat ini masih belum memiliki dasar hukum. Sehingga apa yang dilakukan beberapa SKPD dengan mengambil pungutan dari eks pos retribusi tersebut, adalah kesalahan yang fatal," ujar Lumowa.

Senada, Personil Komisi II DPRD Minsel Franco G,Rumokoy, SSos menilai Dinas Perhubungan dan infokom Minsel telah melakukan pungli. "Bayangkan saja, setiap kendaraan yang melewati ruas jalan trans yang memiliki angkutan didalamnya, terus memberikan retribusi padahal itu hanyalah pungli," ujar Gino sapaan akrab Rumokoy sambil mempertanyakan disetor kemana pungutan tersebut.

Plh Kadis  Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Drs Donald Wagey membantah jika Dishub melakukan penyetoran terhadap "pos retribusi" tersebut. "Dishub tidak lagi melakukan penyetoran untuk retribusi, karena tidak memiliki dasar hukum lagi, sehingga di APBD 2012, retribusi tersebut tidak tertata. Disetor dimana, sedangkan rekening untuk itu, tidak ada,"ujar Wagey.