Perintah Presiden Jokowi, Kejar Hingga Tertangkap!

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menginginkan agar penegak hukum mengejar dan menangkap pembuat data desa fiktif untuk mendapatkan kucuran dana desa, yang terendus aparat terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kasus dugaan korupsi dengan modus memanipulasi data desa penerima bantuan ini sekarang ditangani Polda Sultra dibantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Merespons kasus tersebut, Jokowi mengatakan modus semacam itu bisa saja terjadi karena Indonesia negara besar yang memiliki 514 kabupaten dan kota, serta 74,800 desa. Sehingga, tidak mudah untuk mengelola desa sebanyak itu.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya enggak, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah," katanya.
Hal ini disampaikan Jokowi, saat dimintai tanggapan oleh jurnalis usai menghadiri acara di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11).
"Tapi tetap kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif, ketemu, ketangkap (pelakunya)," tandas wali kota Solo dua periode ini. (fat/jpnn)
Presiden Jokowi meminta aparat hukum untuk menangkap pelaku pembuatan data desa fiktif demi mendapatkan dana desa.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki