Perlu Keputusan Politik Negara saat Pemerintah Mau Melibatkan TNI Urus Pangan
Senin, 10 Februari 2025 – 11:45 WIB

Prajurit TNI. Foto: Ricardo/JPNN.com
Sebab, kata dia, urusan pangan menjadi domain sipil, sedangkan kompetensi militer tidak dibangun melaksanakan program ketahanan pangan secara komprehensif.
"Konsekuensinya, pelibatan ini hendaknya bersifat temporer atau sementara," katanya.
Toh, kata Anton sejumlah riset menyebutkan pelibatan militer untuk urusan sipil bisa memengaruhi profesionalisme tentara dalam jangka panjang.
"Dalam jangka panjang dapat memengaruhi profesionalisme dan kesiapsiagaan militer itu sendiri dalam menghadapi ancaman perang bersenjata yang tetap dapat terjadi sewaktu-waktu," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Kepala CIDE Anton Aliabbas menyebut pelibatan TNI dalam mewujudkan kedaulatan pangan memerlukan kesepakatan pemerintah dan DPR.
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Sosialisasi MBG di Tulungagung, Legislator Ajak Masyarakat Wujudkan Indonesia Emas
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan
- Soal RUU Perampasan Aset, Dave Golkar: Kami Siap Membahas
- Mutasi Letjen Kunto Bikin Heboh, Legislator Yakin TNI Independen
- Kontroversi Mutasi Letjen Kunto, Pengamat Militer Bicara Matahari Kembar