Permen ESDM Dianggap jadi Pemborosan APBN Gaya Baru

JAKARTA - PDI Perjuangan menanggapi dingin lima keputusan pemerintah soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti yang diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menilai bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik plat merah maupun hitam serta kendaraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jelas.

      

"Darimana pemerintah akan menutup anggaran biaya BBM non subsidi yang digunakan aparatur negara? Mulai dari para pejabat pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, lembaga, komite dan lain-lain?" kata Dewi, Jumat (4/5).

      

"Berapa puluh ribu kendaraan dinas yang ada dan berapa kebutuhan perbulan BBM mereka? Hitungannya pasti akan puluhan triliun. Ini modus pemborosan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) gaya baru," tambah Dewi.

      

Dewi sepakat kebijakan pemerintah soal kendaraan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun kata dia, harus dikontrol benar distribusi dan pengawasannya supaya lebih efektif.