Pertumbuhan Ekonomi Kepri Terjerembab, Kemenko Sempurnakan FTA

Pertumbuhan Ekonomi Kepri Terjerembab, Kemenko Sempurnakan FTA
Pekerja sedang menggesa pengerjaan kapal di Seilekop, Sagulung, Jumat (28/4). F. Dalil Harahap/batampos/jpg

jpnn.com, BATAM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) tengah mematangkan konsep Free Trade Arrangement (FTA) untuk menyempurnakan konsep Free Trade Zone (FTZ) di kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

FTA dipandang dapat meningkatkan daya saing industri di Batam sehingga dapat mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi Kepri yang terjerembab di angka 1,52 persen pada triwulan kedua tahun ini.

"Pada awalnya konsep FTZ menguntungkan karena investasi masuk diakibatkan bebas pajak, upah buruh dan lahan murah. Namun seiring waktu, konsep FTZ jadi statis karena upah dan lahan jadi tinggi. Batam jadi tidak menarik lagi, " kata anggota tim ahli revitalisasi FTZ BBK dari Kemenko, Umar Juoro, Selasa (8/8) di Hotel Harmoni Nagoya, Batam.

Mengapa FTA dianggap sebagai penyempurna dari FTZ. Karena pada dasarnya, salah satu kebijakan FTA yakni meniadakan bea masuk (BM) sebesar 10 persen menuju wilayah pabean Indonesia bagi industri di wilayah FTZ BBK.

"FTA membuat konsep FTZ menjadi dinamis. Meniadakan BM merupakan insentif yang dibutuhkan investor. Lagipula merumuskannya akan lebih mudah di tingkat menteri," ujar Umar yang juga merupakan ekonom senior dari Central of Information and Development Studies (CIDES).

Untuk mengubah kebijakan mengenai BM, maka tinggal merevisi peraturan pemerintah tentang FTZ yang memuat mengenai peraturan teknis besaran BM dari wilayah FTZ menuju wilayah pabean Indonesia.

Mengapa Kemenko memandang FTA merupakan solusi terbaik untuk mengembalikan kedigdayaan Batam sebagai lokomotif ekonomi Batam. Jawabannya adalah karena opsi lainnya yakni menjadikan Batam sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak akan efektif.

"Menjadikan Batam sebagai KEK makan waktu yang panjang sekali karena harus mengubah undang-undangnya lagi lewat DPR RI. Bisa saja DPR RI nanti berubah pikirannya. Sangat makan waktu dan biaya," tambahnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) tengah mematangkan konsep Free Trade Arrangement (FTA) untuk menyempurnakan konsep Free Trade

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News