Petinggi PDIP Desak Jokowi Pecat Tiga Menteri Ini

Karena nampaknya privatisasi (Pertamina) menjadi tugas utama Dirut Pertamina yang baru nanti,” ungkap Hendrajit. Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengetahui sama sekali kalau Menteri Rini Soemarno sedang menggelar seleksi terhadap calon Direksi dan Komisaris PT Pertamina lewat perusahaan swasta PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

”Padahal seharusnya Rini menanyakan terlebih dulu kepada presiden apakah setuju dengan calon-calonnya itu? Lantas apakah presiden sendiri punya calon untuk mengisi posisi Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina?” kata Hendrajit.

Namun yang terjadi, lanjut Hendrajit, Menteri Rini sebaliknya langsung saja mengusulkan Presiden Jokowi agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya terkait pemilihan dan penetapan Direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN. Menurutnya, peristiwa permintaan penandatanganan Keppres itu berlangsung menjelang keberangkatan Jokowi ke negara Tiongkok.

”Syukurnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 perusahaan menjadi mutlak presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisarisnya. Jadi harapan kami tim dari Mensesneg bisa menjaga supaya Jokowi tidak salah langkah karena usulan-usulan (Rini) itu,” pungkas Hendrajit.

Sedangkan Johan O Silalahi mengaku sangat menyesal sudah mendukung Jokowi selama ini, khususnya saat pemilu lalu. Menurutnya, Jokowi-JK sudah mematahkan janjijanjinya semasa kampanye dengan rencana kenaikan harga BBM.

”Kami sangat menyayangkannya kalau sampai harga BBM dinaikkan, karena janji dan emosi Jokowi-JK saat kampanye yang akan memberantas mafia BBM seketika lenyap dan dilupakan,” ujar Johan. (ind)