Petrus Ingatkan KPK Jangan Genit Bermain Politik Belah Bambu

Lebih lanjut, Petrus mengatakan apakah penyebutan nama GP karena GP saat ini populer disebut menjadi Capres terkuat 2024 nanti? Apakah KPK karena independensinya itu ia bebas menjadikan KPK sebagai alat politik pihak lain dalam rivalitas menuju 2024?
“Sikap KPK, memberi kesan KPK tidak fair dan sedang bermain politik dengan pola ‘politik belah bambu’, bahkan KPK menjadi alat kekuatan lain dan diduga punya agenda terselubung, menjadikan GP sebagai target dalam apa yang disebut ‘politisasi hukum’ dengan pola ‘politik belah bambu’,” ujar Petrus.
Sebab, kata Petrus, dalam konteks hari-hari ini GP disebut-sebut memiliki elektabilitas tertinggi dari sekian banyak nama Capres 2024 versi rakyat.
Menurut Petrus, kalau saja KPK beralasan bahwa KPK berkepentingan dengan persoalan kepemimpinan nasional ke depan, dari sosok yang bersih dan bebas KKN, maka KPK sebaiknya segera membangun sebuah sistem yang secara khusus meneliti rekam jejak bakal calon atau calon pemimpin nasional yang namanya digadang-gadang jadi capres atau cawapres.
Petrus menilai KPK memiliki kewenangan untuk membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembenahan sistem manajemen administrasi yang berpotensi menimbulkan KKN pada setiap institusi negara.
Dengan demikian, kata Petrus, dapat melahirkan sosok pemimpin yang memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik dan hasilnya disodorkan kepada publik dan partai politik.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto telah melontarkan pernyataan yang bias, genit bahkan offside bahwa KPK kemungkinan akan mengusut sejumlah politikus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-e.
Redaktur & Reporter : Friederich
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit