Pimpinan Komisi II DPR Buka Suara Merespons Isu Penundaan Pilkada Serentak 2024

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa buka suara soal isu penundaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Saan menegaskan bahwa Komisi II DPR hingga saat ini tidak pernah mewacanakan perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak.

Pernyataan itu merespons usulan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak yang beririsan dengan Pemilu 2024 dan potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

“Di DPR, khususnya Komisi II DPR RI belum ada yang namanya wacana atau pembicaraan, baik secara resmi maupun tidak resmi terkait dengan soal penundaan atau memajukan pilkada,” kata Saan saat diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema “Polemik Penundaan Pilkada 2024” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Dia menyebut jika ada wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024, maka harus dilakukan revisi terlebih dahulu terhadap UU Pilkada.

Sebab, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 201 Ayat (8) mengamanatkan pemungutan suara serentak nasional dalam pilkada di seluruh Indonesia dilaksanakan November 2024.

“Kalau itu (terjadi penundaan, red) ada konsekuensinya, kami harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Nah, kapan mau revisinya? Atau kalau misalnya ada Perppu, kapan ada Perppu-nya? Wong semua sekarang sedang konsentrasi kepada pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024,” tutur Saan.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai usulan yang dimunculkan Bawaslu soal opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 hanya menimbulkan suasana ketidakpastian dan kegaduhan politik.