Ahmad Atang Sentil Bawaslu soal Penundaan Pilkada Serentak 2024
jpnn.com, KUPANG - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
Atang menyebut penundaan Pilkada 2024 merupakan domainnya pemerintah dan DPR.
Dia menyebut ?bila ada persoalan teknis penyelenggaraan yang dirasakan akan mengganggu, maka sebaiknya disampaikan kepada pemerintah dan DPR, bukan membangun diskursus di publik.
"Sebagai penyelenggara, Bawaslu seharusnya tidak melemparkan wacana tersebut ke ruang publik, karena persoalan tersebut menjadi domainnya pemerintah dan DPR," ucapnya di Kupang, Senin (17/7).
Wacana penundaan pilkada serentak kembali mengemuka setelah diusulkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Atang menilai eskalasi lokal terkait pilkada memang akan meningkat sejalan dengan dinamika politik.
Namun, karena masing-masing daerah memiliki karakter yang berbeda-beda maka pendekatan pengamanan harus disesuaikan dengan masalah kamtibmas yang dihadapi oleh daerah.
Dia pun meyakini masalah keamanan Pilkada Serentak 2024 bakal diantisipasi oleh aparat keamanan, yakni Polri dibantu TNI.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menyentil Bawaslu RI yang melontarkan wacana penundaan Pilkada serentak 2024.
- Tingkat Partisipasi Pemilih di Jakarta Turun saat Pemilu 2024
- Program Siswa Qur'ani Sepolwan Polri Diapresiasi PUI
- Sebegini Honor PPK Pilkada Serentak 2024, Syarat Pendaftaran Banyak Banget
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- Survei LKPI: Sudaryono Diunggulkan di Pilgub Jateng