Pj Gubernur Sultra Rekomendasikan Perubahan APBD 2023 untuk Program Kesejahteraan

Pj Gubernur Sultra Rekomendasikan Perubahan APBD 2023 untuk Program Kesejahteraan
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. Foto: dok Kemendagri

Adapun rekomendasi program lain, yakni bidang kesehatan dengan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. "Yang juga akan kita upayakan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan," ujar Pj Gubernur Sultra.

Kemudian, pendidikan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang, seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Kita akan upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional," katanya.

Pj Andap juga melakukan analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur Provinsi, yakni difokuskan pada infrastruktur yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota, yang akan diupayakan pula mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Memohon bantuan analisis mendalam oleh institusi berwenang terhadap penggunaan dana dengan skema pinjaman untuk infrastruktur kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Rekomendasi yang bersifat non fisik juga difokuskan pada sejumlah hal. Antara lain kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari Kabupaten/Kota.

"Karenanya dilakukan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan dari seluruh Kabupaten/Kota dan dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPJS Kabupaten/Kota," ujar Pj Andap.

Selain itu bantuan pembiayaan bagi UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. "Dengan melakukan kajian dan tambahan insentif bagi Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pengajar dan Pendidik yang berstatus Non-PNS dan Kontrak, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara, yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara," ucap Pj Andap.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) merekomendasikan sejumlah program berorientasi kesejahteraan rakyat dalam perubahan APBD 2024

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News