PKB-PPP Paling Terhukum Akibat Dukung Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Polmark Eep Saefullah Fatah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) paling keras dihukum pemilihnya karena mendukung Basuki T Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta.
Ini disampaikan Eep dalam diskusi bertajuk Setelah Pilkada Usai di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4).
Menurut Eep, ketika PKB dan PPP dengan label warna tertentu yang melekat pada mereka, kemudian di putaran kedua memutuskan dukungan ke Basuki- Djarot, hukuman terkeras diterima dari pemilih mereka.
"Hukuman terkeras ternyata bukan dari presiden yang meminta mereka mendukung Basuki-Djarot, vonis terberat adalah dari pemilih mereka sendiri," ujar Eep.
Hal itu menurut Eep bisa dilihat dari survei yang mereka lakukan. Lebih 70 persen pemilih PPP dan PKB memilih paslon yang tidak didukung partai.
"Buat apa bikin partai kalau tidak didengar pemilih mereka. Partai didirikan bukan untuk selembar pengakuan dari Kemenkumham. Kalau hanya itu, bukan saja mereka berkhinatan pada pemilih tapi juga pada tujuan pendirian partai," tutur Eep.
Dia menambahkan, pemilih di Jakarta maupun daerah lain menurutnya sudah otonomo. Mereka tidak merasa terikat lagi ketika partai tidak lagi memiliki aspirasi yang sama.
"Makanya, pilkada 2017 adalah momentum bagi partai-partai membenahi diri, menguatkan basisnya di tengah masyarakat," pungkas dia.(fat/jpnn)
Direktur Polmark Eep Saefullah Fatah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) paling keras dihukum pemilihnya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- NasDem dan PKB Diminta Tak Ikut Atur Susunan Kabinet Pemerintahan yang Baru
- Cak Imin Pastikan PKB Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Saleh Daulay Respons Positif Pertemuan Prabowo- Cak Imin, Tetapi
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran Bacagub dari PKB