PNS Tak Netral Semakin Vulgar

Surat Edaran Gubernur hanya Retorika

PNS Tak Netral Semakin Vulgar
PNS Tak Netral Semakin Vulgar
JAKARTA -Sikap tak netral PNS (pegawai negeri sipil) seperti lurah dan camat dalam Pilkada DKI 2012 kian menjadi-jadi. Kondisi demikian membuat kalangan politisi semakin gerah. Belakangan ini banyak ditemukan aktivitas pemasangan alat peraga yang ditengarai melibatkan para lurah.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana menyatakan, sikap tidak netral para PNS yang menjadi pamong di tengah masyarakat sudah menjadi rahasia umum. Keterlibatan para PNS itu sangat disesalkan oleh sebagian besar masyarakat ibu kota. Tanpa malu-malu, para lurah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon incumbent. ”Ini bukti keterlibatan PNS. Seharusnya mereka bersikap netral agar pilkada berjalan jujur dan adil,” ujar dia kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (20/6).

Seharusnya, sambung Lulung, para lurah dan camat cukup mengajak masyarakat agar mempergunakan hak pilihnya pada 11 Juli mendatang. “Mengajak masyarakat agar tidak golput, itu yang bagus. Kenyataannya justru lurah menggiring ketua RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga) di suatu tempat dan diarahkan untuk mendukung calon tertentu,” sesal tokoh masyarakat Tanah Abang itu.

Temuan akan sikap tidak netral PNS pejabat lurah di DKI juga diungkapkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Salah satu kasus terjadi di kawasan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Seorang lurah tidak segan-segan mengawal pemasangan baliho bergambar incumbent. “Lurahnya langsung berada di lokasi pemasangan baliho. Lurah sangat proaktif dalam penggalangan memenangkan incumbent,” beber dia.

JAKARTA -Sikap tak netral PNS (pegawai negeri sipil) seperti lurah dan camat dalam Pilkada DKI 2012 kian menjadi-jadi. Kondisi demikian membuat kalangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News