PNS Tersangkut Kasus Narkoba Tidak Otomatis Dipecat...Kok Bisa?

jpnn.com - JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat dalam kasus narkoba bisa tetap dipekerjakan jika statusnya hanya pengguna dan mendapat hukuman di bawah dua tahun. Namun, PNS tersebut akan dipecat jika terbukti sebagai pengedar.  

Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono mengungkapkan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bisa melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS bila pegawai yang dipidana karena masalah narkoba hingga lebih dari satu kali.

“Kalau sudah dua kali melanggar disiplin, dia dapat dipecat,”  kata Bambang menanggapi pemberitaan terkait PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berinisial TN yang ditangkap polisi akibat keterlibatannya dalam kasus narkoba, Jumat (5/8).

Di dalam Undang-Undang, lanjutnya, tidak disebutkan berapa kalinya, tapi bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin PNS, PPK bisa memberhentikan PNS tersebut.‎ PNS yang terbukti sebagai pengedar, selain harus dikenakan sanksi pidana, dia dipecat sebagai PNS.  Tetapi jika sebatas pemakai, maka akan direhabilitasi, dan bisa dipekerjakan kembali setelah masa tahanan selesai atau setelah proses hukumnya selesai dijalani. ‎

Terkait dengan PNS dari Kabupaten Bandung, harus dipastikan, apakah dia sebagai sebagai pengedar atau sebagai konsumen. Pada dasarnya, pengguna narkoba akan langsung diarahkan untuk direhabilitasi. Tetapi terkadang ada yang sudah terlanjur langsung diproses dan dipidana. Namun untuk sanksi disiplin semuanya tergantung PPK. 

Dalam PP 53/2010  tentang Disiplin PNS diatur kalau sudah ada putusan pegawai tinggal hukuman disiplin pegawainya. Bisa saja dia diturunkan pangkatnya tetapi tidak dipecat, dan itu masuk dalam hukuman sedang. “Tetapi kalau sebagai pengedar tidak akan ampun, dia langsung dipecat,” tegas Bambang. 

Selain kasus narkoba, Bambang mengakui  banyak PNS yang sering tersandung kasus displin, antara lain masalah pernikahan siri atau perselingkuhan. PNS yang terkena kasus seperti itu bisa diberhentikan. 

“Sebenarnya boleh PNS punya lebih dari satu istri tetapi harus ikuti aturan.‎ Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,” pungkas Bambang. (esy/jpnn)