Politikus Nasdem Anggap tak Ada Alasan Pilkada Serentak Ditunda
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin terlibat perdebatan dengan anggota komisi dari NasDem, Akbar Faisal. Pemicunya, waketum DPP Golkar hasil Munas Bali itu mengusulkan Pilkada serentak ditunda tahun 2016.
Pertimbangan Aziz mengusulkan penundaan karena faktor anggaran. Polri baru mendapat alokasi pengamanan Pilkada sebesar Rp300 juta dari kebutuhan Rp1 triliun.
Namun, usulan Aziz dikritik habis-habisan oleh Akbar Faisal yang menilai Pilkada serentak tak perlu ditunda karena KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian hingga Kementerian Dalam Negeri, tidak menyatakan tak siap.
"Mendagri menyatakan siap, Kapolri siap. Jaksa agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP dan Golkar) saja, karena partai lain tak ribut," kata Akbar dalam rapat gabungan Komisi II dan III, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (25/6).
Mantan aktivis itu menilai kalaupun ada kekurangan anggaran pengamanan Rp700 miliar, itu bisa dipenuhi oleh penyelenggara Pilkada dan pemerintah. Karena Indonesia negara besar.
"Kurang Rp700 miliar gampang saja. Sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," tegasnya.
Pernyataan Akbar memantik reaksi balik dari Aziz Syamsuddin, yang menyatakan pembahasan anggaran sudah selesai. Dia minta Akbar menjelaskan bagaimana bisa kekurangan anggaran itu tiba-tiba dipenuhi.
"Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggarannya. Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang," ujar Aziz.
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin terlibat perdebatan dengan anggota komisi dari NasDem, Akbar Faisal. Pemicunya,
- Disebut Sewa Buzzer, Bea Cukai Berkomentar Begini, Tegas
- Usut Kasus Korupsi, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Bea Cukai
- Saleh PAN Anggap Presidential Club Sulit Terwujud karena Perbedaan Ideologis
- Jelang Rakor Transmigrasi 2024, Kemendes PDTT Imbau Pemda Tuntaskan RPJMN 2020-2024
- Wamenaker Afriansyah: KKIN Ajang Bagi Para Instruktur untuk Tingkatkan Kompetensi
- Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Honorer Menunggu PermenPAN-RB Saja ya