Politikus PKS Anggap Penertiban Luar Batang Sembrono

jpnn.com - JAKARTA - Penertiban kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, dikritisi dewan. Langkah Pemprov DKI itu dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kelas bawah. 

Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PKS, Tubagus Arif menyatakan penggusuran itu sangat merugikan warga setempat dan tidak sesuai UUD 1945 bahwa rakyat miskin dipelihara oleh negara. "Pemerintah DKI Jakarta bertindak sembrono," kata dia, Selasa (12/4).

Dia juga menilai penggusuran terhadap warga Luar Batang merupakan bukti dari buruknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta. "Ada banyak dampak negatif dari penggusuran permukiman warga di Luar Batang. Sampai hari ini Pemprov DKI hanya menanggung relokasi bagi 500 KK, sedangkan yang digusur 4 RW dengan 4000 KK lebih," ungkap Tubagus.

Dia juga menyinggung sumber dana yang digunakan untuk penertiban Luar Batang. Pasalnya, klaim dia, dana APBD tak digunakan dalam penertiban tersebut.

"Duit itu berasal dari CSR yang mengatasnamakan penertiban dari pemerintah," tegas Tubagus.

Fraksi PKS menginginkan pemerintah pusat turun tangan mengadili masalah penggusuran. Selain itu, juga harus bertanggung jawab kepada warga Luar Batang mengenai hak martabat dan kesejahteraan mereka. (rmol/dil/jpnn)