Politikus PPP Sebut Munas Golkar Tandingan Dihadiri Jin
Minta Pemerintah Tak Akui Kubu Agung Laksono
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Eggy Sudjana meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta. Menurut Eggy, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memproses perubahan kepengurusan hasil munas tandingan itu.
"Kan sudah jelas munas di Bali yang bener, harusnya langsung saja disahkan. Yang di Jakarta itu saya dengar yang datang jin semua bukan orang, jadi buat apa lagi menkumham urusin," kata Eggy di kantor DPP PPP, Senin (8/12).
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat agar masalah internal Golkar segera selesai. Karena itu, kata Eggy, pemerintah tidak perlu membuang-buang waktu dengan mengurusi klaim kubu Agung.
Eggy juga berharap agar Golkar tidak bernasib seperti PPP yang kini didera konflik internal berlarut-larut karena pemerintah tidak tegas. "Sekarang PPP harus bolak-balik ke pengadilan karena menkumham tidak tegas. Ini kan sangat menghambat. Pemerintah tidak boleh biarkan masalah Golkar sampai ke pengadilan," jelas Eggi.
Jika hal itu terjadi, tambahnya, kecurigaan bahwa Presiden Joko Widodo berupaya memperlemah kubu oposisi semakin kuat. Apalagi kalau sampai pemerintah mengakui kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah.
"Kalau Jokowi demokratis harusnya dia rangkul semua, termasuk yang berlawanan. Jangan yang dukung aja," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Eggy Sudjana meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Irwan Demokrat Minta Kemenhub Awasi Kelaikan Bus Pariwisata
- Jelang Pilkada 2024, Ketua DPW PPP Banten Rapatkan Barisan
- Haidar Alwi: Sebaiknya Program Makan Siang Gratis tidak Sepenuhnya Dibiayai APBN
- Alasan Gerindra Usung Rahmat Mirzani Djausal di Pilgub Lampung
- Prabowo Sudah Berkesimpulan, Sosok Ini Dianggap Cocok Jadi Gubernur Lampung
- Menjelang Pilkada, Masyarakat Bekasi Diminta Waspadai Politisi Kutu Loncat