Politikus PPP Sebut Munas Golkar Tandingan Dihadiri Jin
Minta Pemerintah Tak Akui Kubu Agung Laksono

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Eggy Sudjana meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta. Menurut Eggy, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memproses perubahan kepengurusan hasil munas tandingan itu.
"Kan sudah jelas munas di Bali yang bener, harusnya langsung saja disahkan. Yang di Jakarta itu saya dengar yang datang jin semua bukan orang, jadi buat apa lagi menkumham urusin," kata Eggy di kantor DPP PPP, Senin (8/12).
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat agar masalah internal Golkar segera selesai. Karena itu, kata Eggy, pemerintah tidak perlu membuang-buang waktu dengan mengurusi klaim kubu Agung.
Eggy juga berharap agar Golkar tidak bernasib seperti PPP yang kini didera konflik internal berlarut-larut karena pemerintah tidak tegas. "Sekarang PPP harus bolak-balik ke pengadilan karena menkumham tidak tegas. Ini kan sangat menghambat. Pemerintah tidak boleh biarkan masalah Golkar sampai ke pengadilan," jelas Eggi.
Jika hal itu terjadi, tambahnya, kecurigaan bahwa Presiden Joko Widodo berupaya memperlemah kubu oposisi semakin kuat. Apalagi kalau sampai pemerintah mengakui kubu Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah.
"Kalau Jokowi demokratis harusnya dia rangkul semua, termasuk yang berlawanan. Jangan yang dukung aja," pungkasnya.(dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Eggy Sudjana meminta pemerintah untuk tidak menghiraukan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN