Polri Usut Jenderal Pembeking Preman
Buntut Bentrokan Berdarah di Jakarta
Minggu, 03 Oktober 2010 – 07:16 WIB
Tapi jika memang ada jenderal yang mendalangi dan terlibat dalam kerusuhan itu, Iskandar sangat menyesalkan. Sebab, jenderal seharusnya memberi teladanan hukum dengan tidak mendukung premanisme. "Jenderal harus kesatria bukan premanis," katanya dengan nada tegas.
Baca Juga:
Informasi yang dihimpun Jawa Pos, kelompok-kelompok massa seperti yang bentrok di Jakarta Rabu lalu sudah ada sejak tahun 2000. Mereka juga bergerak di berbagai bisnis keamanan swasta seperti menjaga lahan sengketa, penagihan utang ataupun menjaga sebuah even acara tertentu. Tentu, karena aktivitasnya yang erat dengan dunia kekerasan mereka mempunyai kontak dan berkomunikasi dengan oknum aparat resmi.
Secara terpisah, sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola menilai beking dalam sebuah organisasi adalah rahasia umum. "Kalau mau jujur, buka saja secara transparan dengan mengundang pimpinan-pimpinannya itu, suruh saja mereka bicara," katanya.
Masyarakat kata Thamrin sudah lelah disuguhi konflik yang sebenarnya muncul karena aparat kurang sigap. "Siapa yang harus disalahkan, bukan warga dong. Ini jelas salah instrumen negara, dalam hal ini polisinya," katanya.(kuh/rdl/agm)
JAKARTA -- Mabes Polri berjanji akan menguak kerusuhan berdarah di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jaksel Rabu (29/9) lalu. Korps Bhayangkara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Penyuluh adalah Pahlawan dan Kunci Sukses Pertanian Berkelanjutan
- Kecelakaan Fortuner Masuk Jurang di Bromo, Tidak Ada Jejak Pengereman
- Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Baik untuk Honorer Tendik, Semoga Dikabulkan
- Di Era Digital Provokasi dan Hoaks Jadi Tantangan Demokrasi
- Masa Kontrak PPPK Hingga 20 April 2029
- Pernyataan Terbaru Dirjen GTK soal PPPK 2024 & Guru Honorer, Penting