Potensi Listrik PLTA Indonesia 75 Gigawatt

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Mohamad Hasan dan Dirut Korea Mindland Power Choi Pyeong Rak. Sistem kerjasama yang dilakukan, pihak swasta membangun PLTA lalu hidro powernya dibeli oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini PT PLN.      

Namun, jika hasil penjualannya masih di bawah nilai investasi, pemerintah akan ikut menyertakan modal dalam bentuk sunk cost (biaya terpendam).

"Kalau jualan mereka malah membuat rugi, ya kita bantu pakai VGF (Valiability Gap Fund, dana pendamping). Kalau kita bangun sendiri biayanya mahal," jelas Menteri PU. Yang terpenting, PLTA tersebut bisa terwujud dan masyarakat di Kalteng bisa mendapat listrik yang layak.

Untuk saat ini, lanjut Djoko, kerjasama yang dilakukan pihaknya masih berada dalam fase due dilligence. Karena itu, pihaknya meminta segera ada implementasi untuk pembangunannya. Djoko menyatakan bakal segera membentuk tim yang akan bekerja sama dengan PT PLN dan Kementerian ESDM.